source by jakartamu.com
Lhokseumawe, 6 Juni 2026 I Penetapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebagai tersangka dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengejutkan banyak pihak. Program yang sejak awal digadang-gadang sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia kini justru menghadapi krisis kepercayaan publik. Kasus ini bukan hanya persoalan hukum atau kerugian negara, tetapi juga menyangkut hak anak yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan publik.
Program Makan Bergizi Gratis lahir dengan tujuan yang mulia. Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang cukup guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Di tengah masih tingginya persoalan gizi dan stunting di berbagai daerah, kehadiran program tersebut sempat memberikan harapan besar bagi masyarakat.
Namun, harapan itu mulai memudar ketika dugaan penyimpangan anggaran menyeret nama pejabat yang berada di pucuk pelaksana program. Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana dan sejumlah mantan pejabat BGN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025–2026. Dugaan tersebut mencakup penyimpangan dalam pengelolaan program dan penunjukan mitra yang tidak sesuai ketentuan.
Menurut penulis, korupsi dalam program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan anak-anak merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat publik. Ketika dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak disalahgunakan, yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga jutaan anak yang menjadi penerima manfaat program tersebut.
Dampak korupsi tidak selalu terlihat secara langsung. Namun, penyimpangan anggaran dapat memengaruhi kualitas layanan yang diterima masyarakat. Dalam konteks MBG, hal itu dapat berdampak pada kualitas makanan, distribusi program, maupun efektivitas pelaksanaannya. Pada akhirnya, anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menanggung akibatnya.
Selain merugikan hak anak, kasus ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Program yang semula mendapat dukungan luas kini mulai dipertanyakan efektivitas dan pengawasannya. Padahal, kepercayaan publik merupakan modal penting bagi keberhasilan setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Kasus yang menyeret Dadan Hindayana seharusnya menjadi pelajaran bahwa program sebesar apa pun tidak akan berjalan baik tanpa transparansi dan pengawasan yang kuat. Pengelolaan anggaran publik harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaannya. Di sisi lain, penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum.
Pada akhirnya, Program Makan Bergizi Gratis tetap merupakan kebijakan yang memiliki tujuan baik. Namun, tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila pelaksanaannya bersih dari praktik korupsi. Sebab ketika dana yang diperuntukkan bagi anak-anak disalahgunakan, yang hilang bukan hanya uang negara, melainkan juga kesempatan mereka untuk tumbuh sehat dan memperoleh masa depan yang lebih baik. Karena itu, menjaga integritas program yang menyangkut hak anak adalah tanggung jawab bersama demi mengembalikan kepercayaan publik yang telah tercoreng.
Penulis: Roito Simanjuntak
Editor: Adilah Syahputri
Leave a Reply